KONTEN MALUT – Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, mengikuti Rapat koordinasi nasional (Rakornas) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) Tahun 2022, secara virtual di ruang rapat walikota, Selasa (6/12/2022).
Rakornas tersebut, juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johny G Plate, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto pada Rakornas itu memberikan, apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan P2DD di daerah masing-masing.
“Kita harap dengan dilaksanakannya P2DD ini mampu menekan inflasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena digitalisasi merupakan target Indonesia setelah G20 ini,”ungkapnya.
Airlangga menambahkan, Indonesia akan menjadi Ketua Asean Tahun 2023, yang mana akan menjadi contoh bagi negara lain, sehingga satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) menargetkan 65 persen pemerintah dearah masuk kategori digital pada tahun 2023.
“Dengan ini saya tentu berharap dukungan gubernur dan wali kota agar P2DD ini menjadi besar dan penting untuk semua daerah,” tambah Airlangga.
Sejauh ini, kata Airlangga, elektronifikasi di daerah telah berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 11,1 persen per tahun.
“Peningkatan PAD rata-rata hingga 14 persen di 9 daerah pelaksanaan pilot project ETP (pada 2019 dengan ini diharapkan P2DD dapat memperluas kerja sama pemerintah daerah dengan marketplace untuk pembayaran pajak,”harap Airlangga.
Sementara, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki sebanyak 2.700 pusat data dan server yang dikelola oleh pemerintah dengan sistem masing-masing yang sulit dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.
“Kami sedang melakukan groundbreaking pembangunan pusat data nasional permanen pemerintah government cloud dengan kapasitas yang sangat besar tier 4 standar global, standar paling tinggi, yang mudah mudahan sebelum akhir periode pemerintahan ini bisa kita gunakan,”ucap Johnny.
Johnny menambahkan, jika pusat data nasional tersebut telah dapat digunakan, seluruh konsolidasi akan berpusat di pusat data pemerintah dan tidak ada lagi pusat-pusat data yang berada di daerah masing-masing.
“Efisiensi APBN sangat besar apabila kita kelolakan dengan baik, saat ini pemerintah mengunakan 24 ribu lebih aplikasi sangat tidak efisien juga yang bekerja secara sendiri-sendiri dan masing-masing tidak bisa terkomunikasikan secara nasional,” imbuhnya.
Nantinya, Kominfo akan menyediakan beberapa aplikasi saja di bawah super aplikasi pemerintah, dimana akan banyak window dari aplikasi-aplikasi besar yang digunakan, agar penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan baik.
“Dengan dukungan tersebut kami harapkan dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) menuju pemerintahan digital,”ujar Johnny.
Adapun, hingga saat ini sistem informasi P2DD telah dimanfaatkan oleh 543 pemerintah daerah dengan komposisi 415 pemerintah kabupaten, 94 pemerintah kota, dan 34 pemerintah provinsi.
Tidak hanya itu, rencana dukungan Kementerian Kominfo di tahun 2023 adalah terkait dengan penyelenggaraan pengisian indeks ETP daerah, serta Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi P2DD dalam mendukung program kerja satuan tugas P2DD.(#)
