KONTEN MALUT – Pelaksanaan bimbingan teknis oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan yang bekerjasama dengan PT. Cipta Presisi Consultan yang berlangsung di Ballroom Hotel Ibis Styles Makassar dan dibuka oleh Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo itu mendapat sorotan dari Akademisi Universitas Pasifik.
Iswandi Wahab saat dimintai tanggapannya mengatakan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terkait penatausahaan keuangan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di Makassar merupakan kegiatan yang tidak produktif dan terkesan hanya seremonial belaka.
Kepada media ini, Iswandi mengatakan, kegiatan bimbingan teknis yang diikuti sebanyak 100 peserta ASN Pemkot Tidore Kepulauan, diantaranya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di OPD dan masing-masing Kecamatan serta pemateri dari Tidore ini hanya bersifat populis dan kepentingan kelompok belaka.
“Hal ini menurut saya, dengan banyak peserta yang berangkat tentunya akan membutuhkan budget /SPPD yang cukup besar, yang nanti akan menjadi beban APBD daerah,” kata Iswandi Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pasifik, Sabtu (28/1/2023).
Pria kelahiran Tidore ini bilang, seharusnya pemerintah lebih mempertimbangkan kegiatan – kegiatan yang sifatnya produktif untuk pengembangan daerah.
“Intinya bahwa bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan kan bisa dikirim beberapa perwakilan yang nanti setelah belajar dan balik memberikan sosialisasi, pengarahan dan pendampingan pada masing-masing OPD/unit di daerah, sehingga dapat mengefektifkan alokasi angaran pada kegiatan yang lebih produktif,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Iswandi bilang, pada dasarnya, bimbingan teknis mengarahkan pada karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik meliputi partisipasi berorientasi kepada masyarakat luas, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pelibatan masyarakat itu menjadi penting, namun pelaksanaan selama itu, tidak sesuai dengan kondisi yang ada,”jelasnya.
Selain itu, kata Iswandi, prinsip partisipasi diatas dan karakteristik – karakteristik tersebut seharusnya diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan daerah, partisipasi ini memberikan poros keseimbangan, dalam pendekatan perencanaan dilevel masyarkat dan birokrasi atau diistilahkan partsipatif, top-down, dan buttom-up.
“Partisipasi masyarakat ini juga perlu dimaknai dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya terutama DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, lanjut Iswandi, akuntabel dalam pertanggung jawaban kepada publik atas program dan kegiatan beserta penganggaran, pengelolaan keuangan yang merupakan upaya pemerintah daerah selaku entitas akuntansi dalam menyajikan laporan keuangannya agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, diungkap secara memadai, patuh terhadap peraturan perundang – undangan, namun realitanya kadang dalam sistem pengendalian internal sering tidak efektif.
“Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar tercipta penganggaran yang efektif, efisien, serta tepat. Sebab, kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Sehingga perlu dikurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif untuk mengimbangi APBD kita yang tidak terlalu besar,”tutupnya.(#)
