KONTEN MALUT – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tidore Kepulauan mendukung penuh sikap Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen terkait dengan pengusutan oknum-oknum tertentu yang bermain dengan Bantuan Dana Insentif Daerah (DID) yang telah disalurkan baru-baru ini.
Hal ini ditegaskan Ketua GP. Ansor Tidore, Soepriadi Syahbuddin, ia menjelaskan, dinamika yang terjadi saat ini sesungguhnya sangat meresahkan masyarakat, kemudian memberikan Citra yang kurang baik terhadap Pemerintahan Kota Tidore, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, melainkan harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya.
Pasalnya, dinamika ini telah memberikan tamparan keras buat instansi tekhnis yang mengelola bantuan DID, karena mereka dianggap lemah melakukan pengawasan saat bantuan tersebut disalurkan.
“Jika DID ini diberikan karena penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dan kemudian diberikan langsung kepada masyarakat, sesunggunya tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, karena itu adalah bentuk kejahatan yang dilakukan, apalagi sampai memotong dan menyunat bantuan masyarakat dalam istilah apapun, itu harus ditindaklanjuti secara hukum,” tandasnya.
Adi sapaan akrab Soepriadi Syahbuddin ini melanjutkan, sebelum dilakukan proses penyaluran DID, tentu mekanisme kerjanya telah diatur, baik itu soal Petunjuk Teknis (Juknis) maupun OPD tekhnis yang bertanggungjawab atas bantuan tersebut.
“Jika semuanya telah diatur, maka instansi teknis yang sudah dipercayakan oleh Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, sudah harus menjalankan tugas itu dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pendataan sampai penyaluran itu harus dikawal dengan baik, sebab jika tidak maka tentu akan terjadi kecolongan akibat perbuatan nakal oknum-oknum tertentu,” tandasnya.
Untuk itu, Adi menegaskan bahwa GP. Ansor Kota Tidore Kepulauan sangat senyawa dengan sikap Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen ini, dalam penegakkan hukum dan pemberantasan seluruh bentuk penyalahgunaan anggaran daerah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga GP. Ansor mendukung penuh apa yang menjadi sikap Wakil Wali Kota Tidore dua periode itu.
“Persoalan ini harus diseriusi dan diberikan efek jera, tidak boleh dipandang biasa saja, karena jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mencoba nakal dan bermain di ruang-ruang seperti ini, kemudian mencederai citra pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, yang selama ini telah membangun banyak prestasi di daerah ini,” tegasnya.
Apalagi saat ini, kata Adi, juga beredar informasi pemotongan anggaran yang mencatut nama Wali Kota dan Wakil, kenakalan ini sesungguhnya adalah kejahatan yang luar biasa,” Sudah nakal kemudian mencatut nama Wali Kota dan Wakil itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir, karena dosanya bisa berlipat ganda,” pungkasnya.
Maka dari itu, Adi menyarankan, agar Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi terhadap OPD penyalur DID, dengan begitu dapat menjadi pelajaran untuk kegiatan-kegiatan sosial kedepannya.
“Wali Kota dan Wakil sudah harus menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi, untuk jalannya pemerintahan yang lebih baik kedepan. Sebab jika tidak dilakukan demikian, maka hal ini akan dianggap biasa-biasa saja, jadi harus ada efek jera kepada siapapun itu, termasuk OPD teknis yang telah dipercayakan Wali Kota dan Wakil,” pungkasnya.(#)
