KONTEN MALUT – Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Kota Tidore Kepulauan, Hafidz Ismail, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Tidore, menggagas sebuah Aplikasi bernama Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disingkat menjadi Speak Pemda.
Aplikasi ini merupakan rancangan aksi perubahan yang akan dilakukan Pengembangan e-government di Bapelitbang Kota Tidore sebagai bentuk inovasi tata kelola pemerintahan terhadap empat proses utama dalam manajemen pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta didukung oleh sistem pendataan yang terdiri dari sistem manajemen database pembangunan.
Untuk melengkapi inovasi yang dilakukan, Hafidz kemudian menginisiasi lahirnya sebuah aplikasi melalui pemanfaatan TIK, dengan membuat Aplikasi yang bernama Speak Pemda. Keluaran dari inovasi ini, diharapkan dapat menjadi media pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang akurat, terukur, serta menjadi alat pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, serta mengontrol proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran berbasis tekhnologi.
“Pelaksanaan pembangunan yang baik ditentukan oleh peran dan strategi pembangunan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” ungkap Hafidz, Minggu (7/5/2023).
Pelaksanaan pembangunan tersebut, Lanjut Hafidz, melingkupi tahap perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang saling terhubung, sehingga mampu memberikan gambaran utuh terkait keberhasilan pembangunan pada periode tertentu.
“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah tentu membutuhkan sinergi, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dijabarkan setiap tahunnya kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tambahnya.
Senada disampaikan, Kepala Bapelitbang Kota Tidore, Abd. Rasyid Fabanyo, ia mengaku Lahirnya sebuah inovasi dalam pelayanan publik tidak semata-mata karena adanya tuntutan dari atasan maupun dipicu sebuah permasalahan, tetapi harus berdasarkan pada kebutuhan masyararakat yang menuntut pelayanan yang semakin prima.
“Setelah pelatihan kepemimpinan ini selesai, kami akan terus mengembangkan aplikasi ini, sehingga dapat menjangkau seluruh aspek perencanaan. Harapannya, melalui aplikasi ini dapat dapat membantu pemerintah daerah dalam mengontrol capaian dan target pembangunan daerah,” jelasnya.
