KONTEN MALUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore meminta Pertamina menegur kepada pangkalan minyak tanah yang nakal.
Ketegaskan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan Abdurahman Arsyad.
Abdurahman bilang, pekan kemarin dirinya bersama ketua DPRD Kota Tidore Ade Kama bersama Ketua Komisi III, Ardiansyah Fauji melakukan kunjungan ke Pertamina Ternate untuk meminta terkait dengan pendistribusian minyak tanah yang bersubsidi.
“Karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, ketika minyak tanah di distribusikan sampai ke pangkalan itu yang menjadi soal hampir di semua Kelurahan/Desa itu setiap minyak turun di pangkalan masyarakat datang untuk membeli tidak, dapat dengan alasan kehabisan minyak,” kesalnya.
“Tentunya kami juga berharap kalau kewenangannya itu ada di pihak Pertamina tolong tegur langsung ke distributor agar dapat memberikan efek jerah bagi pangkalan-pangkalan yang nakal, karena bukan hanya sekedar dalam tahapan politik saja yang kemudian proses persoalan ini dia terjadi tapi hampir disetiap kali minyak tanah ini turun selalu terjadi kelangkaan. Untuk itu, Kami meminta kepada pihak pertamina untuk memberikan penegasan kepada distributor terhadap pangkalan-pangkalan minyak tanah yang nakal,” tambahnya, Jumat, 13 Desember 2024.
Pria yang akrab disapa On itu menerangkan bahwa, BBM jenis minyak tanah bersubsidi ini pada prinsipnya tidak melayani soal angkutan khusus, seperti speedboat.
“Tetapi fakta yang ada di lapangan ini ada beberapa catatan-catatan penting apabila ada rumah tangga yang tidak mengambil jatah minyak tanahnya itu karena diambil oleh kalangan sopeedboat,”katanya.
Menurutnya, pasokan minyak tanah yang didistribusikan oleh Pertamina ke Kota Tidore Kepulauan itu yang jelas berpatokan dengan sandaran data jumlah KK dan itu sudah sesuai.
“Jadi Pertamina punya kebutuhan untuk mendistribusikan yang menjadi kebijakan itu ada di kementerian BUMN dan BPA Migas, jadi kemewenangan itu ada disana jadi dorang (Pertamina) cuman mendistributor berdasarkan data yang datang dari sana,” tegasnya.
Ia mengaku, penyebab kelangkaan BBM ini bukan karena kekurangan jatah per masing-masing KK yang diturunkan, tetapi fakta di lapangan karena nakalnya pangkalan-pangkalan dengan sengaja membatasi jumlah kouta masing-masing KK.
“Ada kasus yang biasa ditemukan jumlah kouta BBM di bagi rata dengan jumlah KK, ketika dikonferesikan dia dapat di 19/Liter sekian tetapi rata-rata ketika di dapat ini 20/Liter, tetapi adapun juga praktek yang dilakukan oleh pangkalan ini yang di dapat hanya 15/Liter, ada pun juga minyak tanah datang hari ini besoknya sudah habis karena yang bersangkutan belum ambil tetapi jatahnya sudah habis, hal ini bukan karena persoalan tidak cukup tetapi sengaja dijual keluar dengan harga yang begitu tinggi oleh para pangkalan diluar dari subsidi,” tandasnya.***
